WORKSHOP PGOT

Selasa 02 Maret 2021 Sat Binmas Polres Wonogiri Bekerja Sama Dengan Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Melaksanakan Kegiatan Workshop PGOT. Kegiatan Ini Dilaksanakan Bertempat Di Aula Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

Pelaksanaan Workshop Bertujuan Untuk Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kepada Masyarakat Khususnya Dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yaitu Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar Serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dalam Kesempatan Ini Hadir Perwakilan Dari Berbagai Instansi Yang Terlibat Secara Langsung Dalam Penanganan Permasalahan Ini Yaitu, Kepolisian, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD Dan Panti Estitomo.

Dari Hasi Diskusi Terungkap Berbagai Permasalahan Yang Muncul Dalam Penanganan PGOT Dan ODGJ Terlebih Lagi Pada Masa Pandemi Covid Seperti Seperti Sekarang Ini Antara Lain:

- Jumlah Orang Terlantar Dan Kehabisan Bekal Yang Meningkat Seiring Kondisi Ekonomi Masyarakat Yang Terdampak pandemi covid 19, Sehingga Koordinasi Diantara Instansi Harus Ditingkatkan Dikarenakan Ditemukan Juga Orang Yang Sengaja Mengaku Kehabisan Bekal Untuk Mendapatkan Uang Transport.

- ODGJ Yang Ditemukan Dijalanan Sulit Untuk Dikenali Keluarga, Identitas Dan Asal-Usulnya. Diharapkan Upaya Pengenalan Identitas Dapat Dilaksanakan Melalui Sidik Jari, Ataupun Jejaring Diantara Instansi Yang Ada.

- Terbatasnya Kapasitas Penanganan Bagi ODGJ Di RSUD Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Yang Hanya Mampu Menampung 10 Orang.

- Masih Adanya ODGJ Yang Dipasung Dikarenakan Keterbatasan Kemampuan Dari Keluarga Dalam Melakukan Perawatan Dan Dianggap Membahayakan Bagi Dirinya Sendiri, Keluarga Serta Lingkungan.

- Kurangnya Pemahaman Dari Masyarakat Untuk Berperan Aktif Dalam Penanganan PGOT Dan ODGJ. Dimana Setelah Mendapatkan Proses Pengobatan Dan Rehabilitasi Dalam Panti Sosial Semua Akan Kembali Dalam Keluarga Dan Kehidupan Masyarakat, Dan Dalam Fase Inilah Dukungan Lingkungan Terhadap Keluarga ODGJ Juga PGOT Sangatlah Penting Untuk Menjaga Kesetabilan Sosial Ekonomi Dan Rutinitas Pengobatan Yang Diberikan Khususnya Bagi ODGJ Sehingga Dapat Hidup Normal Secara Manusiawi.

- Untuk Gelandangan Psikotik Hasil Razia Akan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Selanjutnya Dilakukan Assesment Kemudian Dipulangkan Ke Daerah Asal, Untuk Pemulangan Ke Luar Wilayah Jawa Tengah Dilakukan Koordinasi Dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

- Kesiapan Dari Puskesmas Sebagai Faskes Primer Untuk Memberikan Pertolongan Pertama Kepada ODGJ, Terutama Disaat Kritis Dan Tidak Terkendali.

- Biaya Kontrol Pengobatan Rutin Bagi ODGJ Dari Keluarga Fakir Miskin Yang Belum Memiliki BPJS-PBI Yang Dibiayai Pemerintah. Untuk Permasalahan Ini Mendapatkan Solusi Dari RSUD Soediran Mangun Sumarso Dimana ODGJ Dari Keluarga Fakir Miskin Dapat Melaksanakan Kontrol Rutin Gratis Dengan Menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dari Desa Diketahui Kecamatan Yang Dilampiri Foto Kondisi Rumah Dan Pengantar Dari Dinas Sosial.

- Keterbatasan Kapasitas Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Esti Tomo UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Yang Berada Di Kabupaten Wonogiri Dengan Kapasitas 110 Orang. Dan Sudah Ada 44 Orang Dari Kabupaten Wonogiri. Kesulitan Dalam Melaksanakan Purnabina Penerima Manfaat Dikarenakan Penerimaan Dan Kesadaran Tanggungjawab Keluarga Yang Kurang. Perlu Adanya Pembinaan Dan Motivasi Kepada Keluarga Untuk Menerima PM Yang Sudah Selesai Dibina Di Panti Sehingga Ada Kuota Untuk Pelayanan PM Yang Baru.

- Belum Semua Desa/Kelurahan Memiliki Anggaran Dan Menganggarkan Kegiatan Penanganan Permasalahan Sosial Dan Pendataan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

- Sesuai Surat Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Bahwa Dalam Masa Pandemi Covid 19, ODGJ Dan Calon Penerima Manfaat Yang Akan Masuk Ke Panti Sosial Harus Memiliki Surat Bebas Covid Untuk Mencegah Persebaran Dan Melindungi Penerima Manfaat Yang Lainnya. Hal Ini Perlu Untuk Melakukan Koordinasi Lebih Lanjut Diantara Instansi.

- Belum Adanya Rumah Singgah Sementara Untuk Menampung PM Sebelum Mendapatkan Pelayanan Dari Rumah Sakit Ataupun Panti Sosial.

Dari Berbagai Permasalahan Ini Akan Diambil Langkah Penyelesaian Dengan Jalan Meningkatkan Koordinasi Diantara Instansi Terkait Untuk Lebih Memahami Tugas Pokok Dan Fungsinya Sehingga Lebih Profesional Dalam Bidangnya Masing-Masing. Permasalahan Yang Ditemukan Dari Diskusi Dilaporkan Kepada Atasan Dan Akan Ditindaklanjuti Sesuai Bidang Dan Fungsinya. Harapan Dari Pelaksanaan Kegiatan Ini Adalah Semakin Meningkatnya Sinergi Diantara Instansi Terkait Sehingga Dapat Memberikan Penanganan Secara Cepat Dan Tepat. (SGW).